Pemerintah Kabupaten Bantul menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Daerah Triwulan IV Tahun 2024 pada Jumat (31/1/2025) di gedung Mandala Saba Madya, Kompleks Parasamya. Rapat ini dihadiri oleh seluruh kepala perangkat daerah dan pejabat terkait, dengan tujuan untuk mengevaluasi kinerja dan memantapkan langkah-langkah pengendalian dalam rangka mewujudkan pencapaian target pembangunan daerah.
Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, dalam sambutannya mengatakan pada Triwulan IV tahun anggaran 2024 ini, Pemerintah Kabupaten Bantul dihadapkan pada target-target pembangunan yang harus diselesaikan dengan baik. Beberapa program prioritas, seperti peningkatan infrastruktur, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan ekonomi kerakyatan, harus menjadi fokus utama.
"Rakor ini merupakan salah satu upaya strategis untuk meningkatkan sinergi, koordinasi, dan evaluasi kinerja seluruh OPD dalam pembangunan daerah. Kita semua menyadari bahwa pembangunan daerah bukanlah tanggung jawab satu pihak saja, melainkan tanggung jawab kita bersama. Melalui forum ini, kita dapat mengevaluasi capaian-capaian yang telah kita raih, serta mengidentifikasi tantangan dan kendala yang masih dihadapi," tutur Bupati.
Pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pembangunan menjadi salah satu penekanan Bupati. "Setiap program yang kita jalankan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, karena pada akhirnya, pembangunan ini adalah untuk kesejahteraan rakyat. Mari kita pastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBD digunakan secara efektif dan efisien dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat," imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Agus Budiraharja, memaparkan empat pokok bahasan yang akan disampaikan pada rapat koordinasi ini meliputi, capaian ekonomi makro Kabupaten Bantul, capaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Bantul sampai dengan akhir tahun 2024, kinerja Kabupaten Bantul dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang lain, dan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah.
Pada tahun 2024 persentase kemiskinan penduduk Kabupaten Bantul sebesar 11,66% atau setara dengan 126.960 jiwa atau menurun sebanyak 0,30% atau setara dengan 1580 jiwa dibandingkan dengan tahun 2023.
"Selama beberapa tahun terakhir, persentase kemiskinan Kabupaten Bantul selalu mengalami penurunan," ungkap Agus.
Data inflasi Kabupaten Bantul sampai dengan bulan Oktober yaitu senilai 1.66%, realisasi ini lebih rendah dibanding dari inflasi bulan September tahun 2024 yaitu sebesar 1.88%. Untuk data akumulasi tahun 2024 akan dirilis pada bulan Februari 2025.
Terkait data tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bantul tercatat sebesar 3.62% dan pada 2021 hingga 2024 tingkat pengangguran terbuka menurun secara berturut-turut.
"Namun tahun 2023 dan 2024 kalau kita bandingkan masih di atas angka rata-rata DIY. Jika dibandingkan dengan data nasional, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bantul selama lima tahun berturut-turut mengalami penurunan yang konsisten," lanjutnya.
Agus juga menyebut, capaian kinerja pembangunan Kabupaten Bantul sampai dengan Triwulan IV sebagian besar indikator sasaran mengalami capaian positif.
Dalam rapat koordinasi juga disampaikan hasil evaluasi kinerja atau rapor kinerja tahun 2024. Untuk kategori Organisasi Perangkat Daerah yang mendapat rangking satu atau terbaik yakni Dinas Komunikasi dan Informatika, disusul peringkat kedua yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan diurutan ketiga Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
Sementara untuk kategori Kapanewon, terbaik satu diraih oleh Kapanewon Kasihan, peringkat kedua Kapanewon Sanden, dan ketiga Kapanewon Pajangan.
Usai pemaparan hasil kinerja dilakukan pula penandatanganan Perjanjian Kinerja antara Bupati Bantul dan masing-masing kepala perangkat daerah. Penandatanganan perjanjian kinerja menjadi salah satu langkah penting dalam mewujudkan visi Kabupaten Bantul sebagai daerah yang lebih maju dan sejahtera. (Fza)
