Merespons kejadian unjuk rasa di sejumlah wilayah di Indonesia, Pemerintah Kabupaten Bantul menggelar rapat koordinasi yang dihadiri seluruh jajaran Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, panewu, dan perwakilan ormas di Gedung Manggala Sabha, Senin (1/9/2025). Rapat ini merupakan antisipasi perkembangan situasi terkini mengingat di tingkat pusat, unjuk rasa yang dipicu banyak hal telah merembet dan menjadi semakin kompleks. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ajang konsolidasi menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi.
Diawali oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, satu per satu, pucuk pimpinan setiap Forkopimda memberikan pernyataannya. Mulai dari Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, Komandan Kodim, Kapolres, Ketua DPRD, Wakil Bupati, hingga Bupati.
Seluruh pernyataan memuat esensi sama, yakni menerima segala masukan dan keluhan masyarakat. Namun, diharapkan luapan tersebut disampaikan dengan baik, sehingga tidak perlu berujung pada tindakan anarki. Sebab sejatinya, warga Bantul cinta damai dan tidak membenarkan segala bentuk kekerasan. Kendati demikian, Bupati berpesan agar tetap saling menjaga agar situasi tetap kondusif.
“Hari ini kita sedang memasuki ujian kenegaraan dan kebangsaan yang kompleks. Dari sudut pandang demokrasi, ini hal wajar dan kita harus merespons dengan bijaksana. Mari lakukan introspeksi. Terutama bagi kami yang diberi amanah di Bantul,” ujar Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.
Lebih lanjut, Halim menambahkan fenomena unjuk rasa yang kompleks ini perlu disikapi bijaksana karena terjadi di era post truth. Era ini ditandai dengan di mana fakta objektif menjadi kabur dan sering bias. Musababnya, emosi, kepercayaan, dan narasi yang membentuk opini publik tumpah ruah dan berbaur di jagad maya. Hal ini mengakibatkan suatu hal yang benar bisa menjadi salah, begitu juga sebaliknya.
“Perang di media sosial tidak bisa dihindarkan. Itulah mengapa kita juga harus gencarkan gerakan serupa. Perangi hoax, berikan informasi-informasi yang benar. Dan sekali lagi, kita ada di perahu yang sama. Dalam situasi seperti ini, kita tidak tahu gelombang seperti apa yang akan datang. Mari hadapi bersama-sama, dengan bijaksana, dengan kepala dingin,” imbuh Halim.
Dalam rapat koordinasi ini, sejumlah ormas juga menyuarakan pendapatnya. Salah satu topik yang muncul adalah perkara kesenjangan kesejahteraan rakyat. Kesenjangan ini menjadi satu dari sekian pemicu mengapa unjuk rasa belakangan meledak dan menjalar.
Terkait hal ini, Pemerintah Kabupaten Bantul telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi ketimpangan. Tujuannya adalah kesetaraan, kesejahteraan, dan pemerataan. Misalnya saja, beberapa kali Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan restrukturisasi anggaran. Sejumlah program yang tidak berdampak signifikan mulai dipangkas. Belanja modal harus lebih banyak dan dialihkan ke sektor publik.
Sebagai pamungkas, Halim menyampaikan keberadaan ormas dan komunitas adalah satu jaring pengaman sosial yang efektif untuk menjaga situasi kondusif. Keberadaan ormas dan komunitas jauh lebih mudah menyentuh akar rumput. Dengan sinergi bersama, diharapkan Bantul tetap damai dan tidak terjadi kerusuhan. (Els)
