Menurut Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Bantul, Prapta Nugraha, terdapat 100 ribu lebih UMKM di Bantul, dengan UMKM tercatat sekitar 97 ribu unit. Hal tersebut disampaikan dalam acara Sosialisasi Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 untuk Penguatan Pengadaan Pemerintah Melalui Marketplace Gubug Bantul yang diselenggarakan pada Rabu (11/11) di Aula Bank Bantul.
Salah satu perubahan dalam regulasi tersebut adalah afirmasi peluang bagi pelaku usaha lokal. Momentum ini ditangkap oleh Kadin Bantul untuk memperkuat akses pasar UMKM melalui marketplace Gubug Bantul yang mengakomodasi produk dan jasa pelaku usaha lokal.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bantul, Nur Ikhsan Hidayat, menegaskan bahwa pengembangan Gubug bukan sekadar menghadirkan marketplace, melainkan membangun keberpihakan terhadap pelaku usaha lokal. Mengingat Bantul tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah, kreativitas dan kekuatan UMKM menjadi modal penting bagi perekonomian daerah.
“Salah satu tujuan Kadin adalah mempertemukan pemerintah dan perusahaan, terutama pengusaha lokal yang didukung oleh Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026. Misalnya, Kadin punya beberapa usaha, itu pemerintah berkewajiban untuk menggunakan pengusaha lokal,” ungkap Nur Ikhsan.
Menurutnya, peluang tersebut perlu diikuti dengan kesiapan pelaku usaha lokal agar mampu mengambil bagian dalam memenuhi kebutuhan pemerintah. Karena itu, pengembangan Gubug Bantul juga perlu dibarengi pendampingan bagi penyedia serta pemahaman regulasi bagi perangkat daerah.
Mengamini hal tersebut, Sekretaris Daerah Bantul, Agus Budiraharja, turut menyoroti pentingnya pendampingan bagi UMKM, terutama dalam menghadapi kebutuhan pemasaran yang semakin mengarah ke ranah digital. Pemerintah daerah bersama Kadin diharapkan dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kemampuan dan daya saing produknya.
“UMKM kita itu memang banyak yang tradisional, yang belum paham dan harus dibimbing, kemudian kita jemput bola. Dalam artian nanti teman-teman Kadin yang memfasilitasi bagaimana supaya display digital UMKM itu menarik,” pesan Agus.
Dari sisi peluang pasar, Kepala BPBJ Bantul, Sunarta, menyebut potensi belanja Pemerintah Kabupaten Bantul pada 2026 mencapai lebih dari Rp700 miliar. Jika satu persen saja dapat diarahkan untuk produk dan jasa UMKM lokal, potensi perputaran ekonomi yang tercipta diperkirakan mencapai Rp7 miliar.
“Kalau ini bisa direalisasikan 1 persennya saja sudah Rp7 miliar, luar biasa. Tinggal kita dari pemerintah dan Kadin, sebagai pembina UMKM, untuk memberikan dorongan kepada anggota bagaimana bisa secara skill, secara keberanian, secara modal itu bisa dioptimalkan untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah,” ungkap Sunarta.
Diketahui, Gubug Bantul merupakan marketplace lokal yang dikembangkan Kadin Bantul untuk mewadahi dan memasarkan produk UMKM anggotanya. Melalui platform ini, Kadin juga melakukan pendampingan dengan membantu pelaku usaha mengunggah dan mempromosikan produknya agar menjangkau pasar yang lebih luas. Meski demikian, pemanfaatan Gubug Bantul dalam pengadaan pemerintah masih memerlukan penyesuaian dengan mekanisme yang berlaku.
Potensi belanja pemerintah tersebut diproyeksikan dapat menjadi daya ungkit bagi UMKM untuk mendapatkan akses pasar yang lebih luas sekaligus mendorong perputaran ekonomi di daerah. Melalui sinergi Kadin, pemerintah daerah, dan pelaku usaha, Gubug Bantul diharapkan tidak hanya menjadi ruang pemasaran produk lokal, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat UMKM dan mewujudkan masyarakat Bantul yang semakin sejahtera. (Hahn)
