Pemerintah Kabupaten Bantul menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Lurah Baru sebagai upaya memberikan pembekalan dan meningkatkan kapasitas para lurah dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan yang berlangsung pada 17–19 November 2026 di Grand Rohan, Banguntapan, Bantul ini diikuti oleh para lurah baru di Kabupaten Bantul.
Bimtek tersebut dirancang menjadi ajang para lurah untuk memperkuat pemahaman mengenai penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, menyelaraskan arah pembangunan wilayah dengan kebijakan pembangunan daerah, serta meningkatkan kemampuan dalam menghadapi berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat. Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan memiliki kesamaan pemahaman dan komitmen dalam mendukung keberhasilan pembangunan Kabupaten Bantul.
Wakil Bupati Bantul, Aris Suharyanta, yang hadir memberikan arahan, Rabu (18/9/2026), menyampaikan bahwa jabatan lurah bukan sekadar kedudukan administratif, melainkan amanah dan tanggung jawab besar untuk menggerakkan pembangunan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dalam arahannya, ia turut mengingatkan para lurah baru untuk merangkul seluruh elemen masyarakat pascapemilihan lurah.
Selain itu, Aris menekankan pentingnya membangun pemerintahan kalurahan yang profesional, responsif, dan mampu mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, masyarakat saat ini mengharapkan pelayanan yang mudah, cepat, ramah, serta tidak berbelit-belit.
“Terkait dengan pelayanan di masyarakat, masyarakat ingin dilayani setiap saat dan kalirahan harus siap. Harus bisa melayani dengan cepat. Tidak perlu berbelit-belit, harus ke sana kemari. Ini eranya warga masyarakat sekarang,” pesan Aris.
Ia juga menegaskan bahwa perkembangan media sosial membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan pengalaman maupun keluhan terhadap pelayanan pemerintah. Oleh karena itu, kesiapan aparatur kalurahan, termasuk kemampuan staf dalam berkomunikasi dengan masyarakat, menjadi hal yang perlu diperhatikan agar pelayanan berjalan optimal.
Aspek lain yang menjadi perhatian adalah keselarasan dokumen perencanaan pembangunan, meliputi RPJM Kalurahan, RKP Kalurahan, dan APB Kalurahan. Ketiganya merupakan instrumen penting dalam memastikan program dan kegiatan pembangunan dapat terlaksana sesuai perencanaan serta sejalan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul.
Dalam menjalankan tugas pemerintahan, para lurah juga diminta tidak ragu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah kabupaten maupun instansi terkait apabila menghadapi persoalan atau membutuhkan arahan dalam pengambilan kebijakan.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bantul berharap para lurah baru dapat menjalankan amanah kepemimpinan dengan baik dan menghadirkan pelayanan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menutup arahannya, Aris berpesan agar para lurah senantiasa mengedepankan tanggung jawab dan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugas.
“Jadilah pemimpin yang amanah, melayani, mengayomi, dan membawa manfaat bagi masyarakat,” pungkas Aris. (AG-Hahn)




