Bupati Bantul, Hj Sri Suryawidati dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa permintaan sharing dilakukan dengan fokus masalah pendidikan, kesehatan, ketersediaan pangan, dan infrastruktur meningkat. Untuk Bosda, Pemkab mengajukan permintaan Rp 24 miliar. Bupati juga mengungkapkan bahwa reklamasi lahan pasir pantai seluas 360 hektar juga menjadi sharing untuk mengatasi masalah ketersediaan pangan.
Lebih jauh Bupati menambahkan kebutuhan total sharing mencapai Rp 195,3 miliar. Usulan sharing untuk Kabupaten Bantul sebesar 43,52 persen dan Pemerintah Propinsi DIY, 56,48 persen.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam sambutannyan meminta kepada Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menerapkan skala prioritas dalam pengajuan sharing anggaran. Selain itu, harus ada strategi yang merujuk kepada politik anggaran untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan. Hal ini diperlukan karena tidak semua permintaan sharing bisa dipenuhi. Dana Pemerintah Propinsi DIY, kata Sultan, saat ini ada Rp 1,2 trilyun.
Dana tersebut telah tersedot untuk belanja rutin gaji pegawai sebanyak Rp 400 miliar, dana sosial Rp 200 miliar, sementara untuk pembangunan langsung, tercatat Rp 600 miliar dan akan disharingkan sebesar 42,5 persen, atau sekitar Rp 293 miliar.
Khusus untuk Bosda (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) akan diberikan langsung ke sekolah, jelasnya. Dengan demikian, data sekolah penerima harus disampaikan secara terperinci. Langkah ini ditempuh, imbuhnya, untuk menghindari temuan Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) atas dugaan penyalahgunaan dan potongan dari oknum.
Sultan menyampaikan bahwa sharing harus memuat isu strategis, utamanya untuk kesejahteraan rakyat. Harus belanja non rutin, penyelesaian pasti, dan komitmen pada penyediaan anggaran, tegasnya. Menurutnya, dengan menerapakan skala prioritas, maka pilihan yang diajukan betul-betul efektif dan efisien, serta ada peluang untuk dipenuhi.
Untuk DIY sendiri, saat ini dalam kondisi mengencangkan ikat pinggang. Bahkan untuk pembelian mobil baru, tidak dianggarkan. Sebagai konsekuensi, biaya pemeliharaan meningkat. (mwr)
