WORK SHOP PELAYANAN PUBLIK DI BANTUL : Pemkab Beri Kesempatan untuk Penelitian

SEKRETARIS Bappeda ( Badan Perencana Pembangunan Daerah ) Kabupaten Bantul Drs Trisaktiyana Msi menyambut positif penelitian KK ( Kepala Keluarga ) miskin di Kabupaten Bantul yang diadakan oleh Rewang ( Rembug Warga Peduli Anggaran ) belum lama ini. Upaya yang dilaksanakan oleh Rewang tersebut menurut Trisakti, bukanlah merupakan kritik. Rewang tidak mengkritik. Akan tetapi, Rewang justru mendukung Pemkab Bantul secara kritis, tegas Drs Trisaktiyana Msi.

Hal tersebut dikatakan Drs Trisaktiyana Msi Jumat ( 28/3 ) kemarin di lantai II gedung Bantul Terace saat menyampaikan makalahnya didepan peserta Work Shop Pelayanan Publik di Kabupaten Bantul. Work Shop yang dibuka Manager Riset IRE ( Institut for Research and Empowerment ) DIY Sunaji Zamroni tersebut diikuti dari unsur DPRD, unsur Pemkab Bantul, anggota Rewang serta LSM ( Lembaga Swadaya Masyarakat ). Tujuannya, antara lain melakukan evaluasi bersama pelaksanaan penelitian survey pelayanan publik yang telah dilakukan Rewang. Disamping itu, juga merumuskan tindak lanjut dan pelembagaan penelitian survey yang diperankan oleh masyarakat di Kabupaten Bantul, tegas Drs Wisnu Giyono MPd ( dari Rewang ).

Sehubungan hasil penelitian oleh Rewang tentang Kebutuhan Pelayanan Publik bagi Keluarga Miskin di Kabupaten Bantul, Pemkab Bantul menurut Drs Trisaktiyana Msi, menyampaikan beberapa masukan. Antara lain bahwa Pemkab Bantul melalui Bappeda selalu memberi kesempatan seluas-luasnya bagi para peneliti untuk melakukan kajian-kajian demi peningkatan mutu pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Bahkan Pemkab Bantul juga telah menerima ringkasan hasil penelitian dan bersama-sama Rewang dan peserta lainnya, juga telah dibicarakan. Namun demikian menurut Drs Trisaktiyana Msi, fihaknya perlu memberikan beberapa masukan kepada tim peneliti.

Masukan tersebut antara lain jumlah responden 432 orang dari keluarga miskin ( Red : diambil dari 250.078 data jiwa miskin by name ) yang dijadikan sample, tentu atas pertimbangan terbatasnya KUWAT ( Kemampuan, Uang, Waktu dan Tenaga )., sehingga Pemkab Bantul memakluminya. Selain itu, demikian Drs Trisaktiyana Msi, angka-angka kuantitatif yang didapatkan berdasarkan jawaban responden, tentunya harus secara cermat dikaji makna kualitatifnya dengan penggunaan cara penyimpulan/logika yang runtut untuk menghindari kekeliruan dalam penyimpulan.

Sedangkan mengenai kemanfaatan program pengentasan kemiskinan yang dirancang oleh Pemkab Bantul bagi Gakin ( Keluarga Miskin ) 51% tidak bermanfaat sebagaimana hasil diskusi, menurut Sekretaris Bappeda Kabupaten Bantul ini, yaitu 51% responden Gakin belum bisa terangkat dari kemiskinan walaupun telah menerima program-program pengentasan kemiskinan. Artinya adalah, bahwa program-program tersebut tetap dirasakan manfaatnya dan diperlukan warga miskin, hanya belum berimpact pada pengentasan kemiskinan, demikian Drs Trisaktiyana Msi. (sus)

Berbagi:

Pos Terbaru :