Demikian dikatakan oleh Asisten I Tata Praja Pemkab Bantul, Sukardiyono SH, dalam pengarahannya pada pembukaan “Diklat Teknis Kepemerintahan yang Baik, Etika Pemerintah dan Pelayanan Publik†untuk Pejabat Eselon III di Bantul pagi hari ini.
Selanjutnya dikatakan bahwa terhadap negara, kita sebagai aparatur pemerintah harus dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Caranya dengan selalu mengasah dan meningkatkan kapasitas kita sebagai pelayan masyarakat dan penyelenggara kepemerintahan. Adapun terhadap diri kita, kita harus mencoba untuk berbuat yang terbaik dengan memperhatikan diri kita masing-masing, misalnya sebagai pelayan masyarakat tidak boleh melayani dengan wajah seram, tapi dengan senyum dan sumeh.
Disamping itu, Asisten I Bantul ini juga mengingatkan:â€Untuk menjadikan dunia lebih baik (rahayuning bawana) itu tergantung pada kecerdasan kapasitas pikir kita, sehingga kerja manusia akan menjadikan selamatnya negara. Disamping itu, rahayuning manungsa gumantung saka kamanungsianing, yang artinya keselamatan manusia tergantung pada rasa kemanusiaan kita masing-masing. Barang siapa menebar angin, akan menuai padi. Barang siapa menebar senyum akan menuai keberhasilan. Itu semua dijabarkan dalam kegiatan kepemerintahan menggunakan teori analisis SWOT (Teori Kekepan: kemampuan, kelemahan, peluang dan tantangan). Disana juga akan diimplementasikan kegiatan sehari-hari dalam melayani masyarakat.
Dalam kerangka itu, seluruh aspek kepemerintahan agar dilaksanakan secara profesional. Yang sudah baik ditingkatkan ke yang lebih baik. Apalagi yang belum baik, mutlak harus diperbaiki. Oleh karena itu semua, milikilah niat yang baik, kita lakukan kepemerintahan yang baik dengan etika moral yang baik pula. Insha Allah tujuan kita akan tercapai, yaitu mewujudkan Bantul Projotamansari, Sejahtera, Demokratis dan Agamisâ€.
Pada kesempatan yang sama, Benny Hartanto – Team Leader Konsultan Proyek SCBDP menyampaikan bahwa diklat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparatur Pemda dalam penerapan konsep dan prinsip-prinsip Kepemerintahan yang baik, etika pemerintah, dan pelayanan publik dalam pelaksanaan kepemerintahan daerah.
Diklat ini bukan hanya untuk mengenalkan makna prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan Pemda (Good Local Governance) maupun dalam praktek pelayanan umum, tetapi juga memberikan arahan kemampuan teknis kepada para pejabat eselon III untuk mengelola perubahan menuju praktik kepemerintahan yang lebih baik. Mudah-mudahan tenaga pengajar yang ditunjuk, yaitu Drs. Subechi, M.Si, MM, dapat membekali kesemuanya ini pada 60 peserta diklat yang akan diselenggarakan mulai tanggal 20 Agustus (angkatan 1) dan 27 Agustus 2008 (angkatan 2). (admin)
