Bupati Bantul, H. Abdul Halim Muslih menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, secara virtual melalui aplikasi zoom meeting pada Senin (31/10/2022).
Rakor Pengendalian Inflasi Daerah dipimpin oleh Tito Karnavian, selaku Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Lembaga, Gubernur dan Wali Kota beserta jajarannya.
Adapun narasumber dalam rakor ini ialah Setianto selaku Badan Pusat Statistik, Gusti Ketut Astawa selaku Deputi Bidang Ketersediaan Stabilitas Pangan Ke Badan Pangan Nasional, Menteri Perdagangan yang diwakili oleh Syailendra selaku Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Prof. Heri Budiono selaku Jaksa Agung Muda Jamdatun, Dirjen Holtikultura mewakili Dr. Prihasto Setiarso selaku Menteri Pertanian, Letjen TNI Eko Margiyono selaku Kasum TNI, dan Satgas Pangan Polri mewakili Kasatgas Pangan.
Dalam sambutannya, Tito mengatakan bahwa di era globalisasi ini dunia menjadi satu sistem, artinya yang terjadi pada suatu negara akan berpengaruh terhadap negara lain, atau satu kawasan akan mempengaruhi kawasan lainnya. Sebagai pengantar, Tito memaparkan beberapa dampak inflasi di beberapa negara dan perkembangan situasi dunia saat ini, termasuk keadaan inflasi di indonesia saat ini yang mencapai angka 5,95%.
“Badan pangan melakukan pemantauan harga di beberapa wilayah, ada empat komoditas pangan yang dipantau memiliki kontribusi inflasi yang tinggi, diantaranya beras medium, cabe rawit merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras,” tutur Astawa.
Pada kesempatan yang sama, Syailendra menyampaikan bahwa sebagian besar harga barang kebutuhan pokok per 28 Oktober 2022 berada dalam tren penurunan yang signifikan jika dibandingkan bulan lalu dan minggu lalu, namun perlu diwaspadai kenaikan harga beras dan kedelai.
“Mohon kepada pemerintah daerah lebih rajin untuk berkolaborasi dengan instansi terkait pengendali inflasi daerah, mungkin dapat dilakukan rapat seminggu sekali sehingga dapat betul-betul paham masalah detail, dan bisa melakukan interpensi secara detail, dan sudah disepakati oleh rekan-rekan lain terutama aparat penegak hukum. Sehingga dengan adanya kerjasama antara pusat dan daerah dapat mengendalikan inflasi,” pungkas Tito.
