Pada Rabu (18/6/2025), Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas mengunjungi Kabupaten Bantul untuk meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan digital yang inklusif. Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bantul sendiri telah memberikan layanan kepada ribuan masyarakat setiap bulannya.
GKR Hemas hadir atas permintaan pemerintah Kabupaten Bantul untuk meninjau proses pelayanan publik dari awal hingga akhir. Dalam pengamatannya, ia membuat banyak kesimpulan penting tentang ruang pelayanan yang efisien dan kemampuan komunikasi petugas.
“Efisiensi waktu dan ruang sangat penting dalam pelayanan publik. Misalnya, satu petugas harus menghitung berapa menit yang dibutuhkan agar tidak terjadi antrean panjang saat melayani satu orang. Selain itu, saya melihat beberapa petugas berbicara terlalu pelan; komunikasi harus lebih jelas dan profesional,” kata GKR Hemas.
Beliau menekankan bahwa petugas pelayanan harus dilatih dalam hal public speaking agar mereka dapat menyampaikan informasi dengan cara yang mudah dipahami, ramah, dan tegas. Pelatihan teknologi juga menjadi perhatian karena perubahan sistem digital dan kebijakan yang terus terjadi. GKR Hemas juga mengatakan, bahwa layanan inklusif seperti penggunaan bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas sangat penting. Dia percaya bahwa kerja sama dengan BK3S dapat memungkinkan hal ini terjadi.
Sementara itu, Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menyatakan bahwa catatan GKR Hemas akan bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Bantul.
“Guru saya mengatakan bahwa elemen sumber daya manusia harus ditingkatkan, terutama dalam hal komunikasi dan penggunaan teknologi. Kami menyadari bahwa kesiapan petugas secara teknis dan mental sangat menentukan kualitas pelayanan,” ungkap bupati.
Bupati juga menyebut bahwa salah satu prioritas utama pemerintah Kabupaten Bantul adalah pengembangan teknologi. Saat ini, istilah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah berubah nama menjadi Pemerintahan Digital (Pemdigi), yang menekankan pada penyediaan layanan publik yang terintegrasi melalui teknologi digital. Seluruh siklus hidup seseorang akan dilayani dalam sistem ini, termasuk kelahiran, pernikahan, pekerjaan, dan pengelolaan sampah.
Selain itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Bantul, Anihayah, menyatakan saat ini jumlah pengunjung MPP rata-rata 3500 setiap bulan, dengan total 24.000 kunjungan yang dilayani. Layanan keimigrasian memiliki jumlah peminat tertinggi, dengan sekitar 45 hingga 50 orang yang dilayani setiap harinya. Berikutnya layanan perizinan dan administrasi kependudukan di sektor kesehatan, baik untuk bisnis maupun non-bisnis.
“Pelayanan semakin terbantu dengan adanya MPP Digital. Kabupaten Bantul menduduki peringkat ke-11 dari 199 kabupaten/kota di Indonesia dalam penggunaan layanan digital. Ini menandakan bahwa masyarakat mulai beralih kepada layanan berbasis teknologi informasi,” terang Anihayah.
Dengan kunjungan GKR Hemas ini, Pemerintah Kabupaten Bantul terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik yang profesional, efektif, dan inklusif. Dengan dukungan dari berbagai pihak, Kabupaten Bantul berharap dapat mempertahankan posisinya sebagai daerah yang mengutamakan inovasi pelayanan dan konsep kota cerdas yang berbasis digital. (AG)
