Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi membuka Konferensi Pendidikan Indonesia (KPI) 2026 yang diselenggarakan di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Kamis, (2/7/2026). Mengusung tema “Membangun Ekosistem Pendidikan untuk Masyarakat Sembada”, konferensi ini menjadi ruang kolaborasi bagi pemerintah, akademisi, praktisi, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan dalam memperkuat transformasi pendidikan yang berkualitas, inklusif, serta berpihak kepada anak.
Dalam sambutannya, Arifatul Choiri Fauzi menekankan bahwa transformasi digital telah membawa manfaat besar bagi dunia pendidikan, namun juga menghadirkan tantangan yang perlu diantisipasi bersama. Menurutnya, berbagai ancaman di ruang digital seperti Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), eksploitasi anak, perundungan siber (cyberbullying), hingga paparan konten negatif memerlukan kolaborasi seluruh pihak untuk menciptakan ruang digital yang aman bagi anak.
“Transformasi digital membawa banyak peluang bagi pendidikan dan perkembangan anak. Namun, ruang digital juga harus menjadi ruang yang aman. Perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi orang tua, sekolah, masyarakat, platform digital, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Arifatul Choiri Fauzi.
Beliau juga menegaskan pentingnya penguatan literasi digital sebagai bekal bagi anak agar mampu memanfaatkan teknologi secara bijak, memahami etika digital, berpikir kritis, serta berani melaporkan apabila mengalami atau menyaksikan kekerasan di ruang digital.
Usai sambutan pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi yang menghadirkan Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, Bupati Jember Muhammad Fawait, Wakil Bupati Murung Raya Rahmanto Muhidin, dan Suci Hendrina dari ParagonCorp. Diskusi membahas berbagai praktik baik dan inovasi dalam membangun ekosistem pendidikan yang berpihak kepada anak di berbagai daerah.
Dalam paparannya, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) melalui penguatan Sekolah Ramah Anak (SRA). Menurutnya, Sekolah Ramah Anak merupakan salah satu indikator penting dalam penilaian Kabupaten Layak Anak karena menjadi fondasi dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi.
“Sekolah Ramah Anak bukan sekadar predikat, tetapi komitmen bersama untuk memastikan setiap anak memperoleh haknya atas pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, serta mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal. Melalui sekolah yang ramah anak, kita sedang membangun generasi yang berkarakter, berdaya saing, dan terlindungi,” ujar Abdul Halim Muslih.
Bupati Bantul juga memaparkan bahwa berbagai upaya tersebut telah mengantarkan Kabupaten Bantul meraih predikat Kabupaten Layak Anak kategori Utama selama tiga tahun berturut-turut setelah sebelumnya memperoleh predikat Madya pada 2021 dan Nindya pada 2022. Capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, dunia usaha, media, dan masyarakat dalam memenuhi hak serta memberikan perlindungan kepada anak.
“Keberhasilan Kabupaten Bantul mempertahankan predikat Kabupaten Layak Anak kategori Utama merupakan hasil kerja bersama. Ke depan, kami akan terus memperkuat ekosistem pendidikan yang ramah anak agar setiap anak di Bantul dapat tumbuh, belajar, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan membahagiakan,” pungkasnya.
Melalui Konferensi Pendidikan Indonesia 2026, diharapkan mampu memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi tantangan transformasi digital sekaligus membangun ekosistem pendidikan yang aman, inklusif, dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Konferensi ini juga menjadi momentum untuk berbagi praktik baik serta menghasilkan rekomendasi kebijakan dalam mendukung pendidikan berkualitas dan perlindungan anak di era digital. (ADS)
