Ketua rombongan tamu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sumbawa Dr. H. Muhammad Ichsan M Pd. Yang juga didampingi beberapa Ka. Bidang dari bagian Pemerintahn Desa Kabupaten Sumbawa saat menyampaikan maksud dan tujuan kunjungannya diantaranya menyampaikan bahwa kami ingin belajar lebih banyak dari Bantul ini dibidang peneglolan Dana Desa .
"Karena kami membaca dan mendengar bahwa Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten yang terbaik dalam mengelola dana desa. Untuk itu kami berharao bisa menambah wawasan yang banyak dibidang pengelolaan dana desa pada khususnya,"ungkap pejabat lulusan S 1 hingga doktor di salah satu Perguruan Tinggi Negeri terkenal di Jogja tersebut.
Dalam sambutanya Ichsan juga menyampaikan seputar potensi daerah Sumbawa yang meliputi 26 kecamatan, 57 desa dan 8 kelurahan dan mempunyai 542 dusun tersebut hanya berpenduduk sekitar 441.502 jiwa.
Potensi Kabupaten Sumbawa, tambah Ichsan, diantaranya mempunyai beberapa hasil seperti tambang emas, tembaga dan Migas. Sedangkan hasil pertanian dan perkebunan selain padi unggul, jagung juga kopi colelat dan mete. Dari laut diantaranya ikan kerapu dan rumput laut sebagai komoditi ekspor. "Karena daging sapi sangat digemari di tanah air, maka pemerintah kami beberapa tahun ini mempunyai program sejuta sapi untuk memenuhi kebutuhan daging sapi di NTB, NTT hingga sampai Pulau Jawa," terang Ichsan.
Sementara Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul Drs. Danang Erwanto, M Si, dalam smbutan selamat datangnya diantaranya menjelaskan seputar Pengelolaan Dana Desa yang hanya diberikan kepada desa yang ada di Indonesia, sedangkan kelurahan tidak mendapatkan dana itu. Maka banyak pemerintah kelurahan yang ingin merubah status menjadi desa agar mendapat dan desa yang cukup besar tersebut.
Di Kabupaten Bantul terdapat 75 desa yang semuanya mendapatkan dana desa. Dari semua desa mendapat dana desa antara 2 M hingga 5 M, yang paling besar mendapatkan dana desa adalah Desa Bangunjiwo Kasihan yaitu sebesar 5 miliar dan pengelolaanyapun dinilai cukup bagus. Sebagai dasar Pengelolaan Keuangan Desa adalah Permendagri No. 27 tahun 2007.
Selain mendapat dana desa, tambah Danang, desa di DIY dan Bantul khususnya memiliki tanah kas des yang awalnya sebagai biaya operasional, tanah Pelungguh sebagai gaji Kepala Desa dan para aparatnya serta tanah Pengaren-arem yaitu sebagai hadiah Kepala Desa dan perangkat desa yang sudah pensiun hingga meninggal.
Dengan adanya dana desa maka saat ini pengelolaan keuangan desa harus online, sehingga Pemda bisa mengecek setiap saat tentang pengelolaan keuangan desa tersebut, agar juga terdapat kekeliruan dapat segera dikoreksi dan dibetulkan. Sementara aparat desa masih sangat terbatas, belum ada yang menguasai TI, makanya Pemda menyelenggarakan Bimtek bagi mereka, agar mereka dapat mengelola keuanagan Desa secara on line.
Acara diakhiri saling tukar cinderamata antara kedua Pemerintah Daerah. (Sit)
