Hadir pada acara tersebut Bupati Bantul, Ketua Dekranasda Kabupaten Bantul, Ketua OPD se-Kabupten Bantul, Pengurus Dekranasda Kabupaten dan Kota se-DIY dan tamu undangan lainnya.
Dalam pengukuhan tersebut ditetapkan sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Bantul adalah Hj. Erna Kusmawati Suharsono, Wakil Ketua (Waket) I. Hj Masruroh Abdul Halim M, Waket II. Dra. Titi Prawiti Riyantono, M Pd, Waket III. Ka. Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kab. Bantul.
Sementara sebagai Pembina Dekranasda Kab. Bantul yaitu Bupati Bantul, Penasehat adalah Wakil Bupati Bantul, Sekda Kab. Bantul, Ka. Bappeda, Ka. Dinas Perdagangan, Ka. Dinas Pariwisata dan Ka. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul.
Pada kesempatan tersebut ditetapkan pula Susunan Koordinator Wilayah Dekranasda Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Bantul, diantaranya sebagai Pembina adalah Camat, sebagai Penasehat adalah Sekretais Kecamatan dan sebagai Korwil Kecamatan adalah Ketua TP. PKK Kecamatan.
Bupati Bantul Drs. H. Suharsono dalam sambutannya menyampaikan bahwa Dekranasda Kabupaten Bantul ikut berperan dalam upaya membangun Kabupaten Bantul yang cerdas, sehat dan sejahtera.
Demi majunya sebuah lembaga, Dekranasda Kabupaten Bantul harus mau menjalin hubungan dengan lembaga lain sebagai mitra kerja dalam membangun ekonomi kerakyatan, sehingga peran Dekranasda semakin penting.
Selain itu diperlukan suatu terobosan dan inovasi demi maju dan berkembangnya kerajinan daerah agar lebih produktif untuk mengembangkan kualitas dan kuantitas produksi, sehingga hasil kerajinan dari Bantul bisa menjadi primadona di DIY dan di tingkat nasional, bahkan internasional.
"Agar produk Bantul tidak hanya laku di daerah sendiri, namun bisa menjadi produk konsumsi di tingkat nasional bahkan menjadi produk ekspor di pasar internasional," harap Bupati.
Sementara Sambutan Ketua Dekranasda DIY yang disampaikan oleh Gusti Kanjeng BRAy Paku Alam X mengatakan bahwa produk kerajinan di DIY merupakan salah satu bidang usaha yang sebagian besar dilakukan oleh masyarakat golongan menengah, mikro kecil bahkan sebagai usaha rumah tangga yang tenaga kerjanya dari anggota keluarga itu sendiri.
Melakukan usaha kerajinan seperti hal tersebut bukan pekerjaan yang mudah, namun juga penuh tantangan. Pemerintah sebagai fasilitator keberadaan para usahawan tersebut belum bisa maksimal dalam pendampingannya. Namun diperlukan suatu lembaga yang mewadahinya yaitu Dekranasda yang bertanggung jawab dalam mengembangkan usaha yang berbasis kerakyatan tersebut.
Sebagai antisipasi adanya pasar global maupun pasar ASEAN yang telah diberlakukan sejak 1 Januari 2016, maka Dekranasda harus mampu berkoordinasi, bersinergi dan berintegrasi dengan pemerintah maupun dengan mitra agar dapat mengikuti perkembangan pasar global tersebut, dengan cita-cita dari Yogyakarta untuk Indonesia.
"Apalagi Yogyakarta telah mendapat berbagai prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional, seperti Kota Batik Dunia yang meliputi semua daerah yang ada di DIY ini. Yang mana di wilayah lain dan negara lain juga mengembangkan hal yang sama, maka jika kita tidak bisa mengantisipasinya kita akan ketinggalan jauh," terang GK BRAy. Paku Alam X. (Sit)
