Penandatanganan ini menandai dimulainya rangkaian kegiatan yang bertujuan mendorong pemanfaatan teknologi dalam menjawab permasalahan sekaligus mendorong potensi di masing-masing daerah.
Hasil dari Gerakan Menuju 100 Smart City ini adalah terbentuknya master plan yang memuat rencana pembangunan smart city masing-masing kota/kabupaten dalam lima hingga 10 tahun kedepan.
"Smart City bukan semata-mata belanja teknologi, tapi kita harus definisikan dulu manfaat apa yang akan diberikan pada masyarakat, baru kemudian mencari teknologi yang relevan," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara.
Menurutnya dengan mendefinisikan apa yang akan diberikan membuat setiap inisiatif terkait Smart City bisa langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat.
Gerakan Menuju Smart City ini sudah digulirkan sejak tahun 2017 lalu yang diikuti 25 kota/kabupaten, dengan 50 kota/kabupaten yang bergabung pada hari ini membuat total peserta berjumlah 75 kota/kabupaten.
Untuk tahun depan rencananya akan melibatkan 25 kota/kabupaten lain, yang mengartikan ajan ada 100 kota/kabupaten di Indonesia yang akan memiliki master plan pembangunan smart city.
Gerakan Menuju 100 Smart City ini didorong dari data Bappenas yang memperkirakan pada tahun 2045 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 318 juta jiwa dan dari jumlah tersebut 67,1% akan hidup di area perkotaan.
Program ini diinisiasi oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika yang didukung kementrian terkait seperti Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Keuangan, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, Bappenas, dan Kantor Staf Kepresidenan.
Sementara itu Bupati Bantul Suharsono ditemui terpisah menyambut gembira dan optimis, pembangunan Bantul Smart City akan segera terwujud. "Penetrasi teknologi informasi dan komunikasi, dewasa ini tidak bisa dibendung lagi tidak terkecuali penyelenggaraan pemerintahan di Bantul kini telah banyak memanfaatkan pelayanan berbasis web," ungkapnya.
Dengan memanfaatkan pelayanan berbasis ICT diharapkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, profesional, efektif dan efisien dapat terwujud.
Hal senada diamini pula oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bantul Nugroho Eko Setyanto, pemanfaatan ICT di Kabupaten Bantul dilaksanakan secara bertahap, tidak langsung secara computerized akan tetapi pelayanan bersifat manual masih disediakan, ke depan malah akan dibangun Mal Pelayanan Publik atau MPP, di mana Pemda Bantul akan menyediakan unit layanan terpadu yang disatukan di ruang publik seperti arena bermain ataupun sentra perdagangan. (rch/kominfo)
