Wakil Bupati Bantul H.Abdul Halim Muslih membuka acara Forum Group Discussion (FGD) Satu Data, berlangsung di Ruang Parangkusumo, Hotel Rose-In, Jl.Ringroad Selatan,Sewon, Bantul, Selasa (30/07).
Menurut laporan sekretaris Dinas Kominfo Kab.Bantul, Dian Mutiara Sri Rahmawati, S.H., M.M selaku Ketua penyelenggara menyampaikan bahwa diundang pada acara tersebut diantaranya Kepala Diskominfo se-DIY, Kepala Statistik se-DIY, Kepala Bappeda se-DIY, dan Kepala OPD terkait di Kabupaten Bantul.
Lebih lanjut, Dian menyampaikan bahwa dalam rangka untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian pembangunan, serta dalam memperoleh data sebagai upaya untuk perbaikan tata kelola data sebagaimana telah diatur dalam Perpres No.39 Tahun 2019, maka untuk menambah wawasan perlu adanya forum diskusi. Keberadaan aturan data ini, bertujuan agar pemerintah dapat mengumpulkan data dalam satu pintu yang akurat, mutakhir, terpadu, serta mudah diakses.
Data yang tersedia termasuk pangan, energi, infrastruktur, maritim, pendidikan, kesehatan, ekonomi, industri, pariwisata, hingga reformasi birokrasi. Data yang dihasilkan juga harus memiliki meta data, memenuhi kaidah Interoperabilitas Data, dan memiliki kode referensi atau data induk. "Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data," Terang Dian Mutiara.
Dengan latar belakang tersebut diharapkan seluruh peserta diskusi ini dapat memahami dan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing dan saling berkoordinasi. Acara ini diselenggarakan, kata Dian, dalam rangka persiapan implementasi pelaksanaan Perpres No.39 Tahun 2019 ini. Dalam acara tersebut Diskominfo Bantul bekerjasama dengan Deputi I Kepala Staff Keprisidenan RI dan Bappenas selaku narasumber. Moderator pada acara tersebut adalah Kepala Diskominfo Kab.Bantul, Ir.Fenty Yusdarini, M.T. serta salah satu nara sumber adalah Robert Teodore Deputi I Kepala Staf Kepresidenan RI.
Sementara Wakil Bupati Bantul dalam sambutannya mengharapkan forum diskusi tersebut bisa memberikan perubahan yang baik terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul, khususnya di DIY pada umumnya. Karena saat ini tantangan pemerintah lebih besar dengan adanya perkembangan teknologi yang pesat. Saat ini masyarakat lebih mudah melihat hasil pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah, oleh karena itu apa yang kita lakukan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pemerintah itu sendiri.
Perencaan dan pelaksanaan pembangunan yang tepat sasaran dan dapat menjawab terhadap permasalahan daerah dirasa sangat memerlukan data yang berkualitas, akurat, relevan, berkesinambungan, yang terupdate, bersumber dari data-data yang kridebel dan dapat dipertanggungjawabkan. untuk itu, saya mengharap kepadasemua hadirin yang mewakili dari OPD di Kabupaten Bantul maupun dari daerah lain agar pro-aktif menyampaikan data yang nanti akan diubah dalam satu data yang bisa dipertanggungjawabkan.
Data sangat berpengaruh dalam menentukan arah kebijakan sebagai evaluasi terhadap hal yang perlu diperbaiki. Data yang berkualitas menjadikan pemerintah semakin cerdas dalam membuat perencanaan pembangunan dalam berbagai sektor. Saat ini kita tengah dituntut perencanaan dengan berbasis bukti atau data (evidence best planning) karena perencanaan tidak berbasis dengan bukti akan melenceng dari sasaran dan tujuan dan juga akan melahirkan bermacam duplikasi, contoh seperti UKM bisa dibina Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, sehingga terjadi pemborosan sumber daya ini merupakan salah satu kelemahan dari planning yang tidak berbasis evidence.
Di Kabupaten Bantul sendiri kita temukan perbedaan data dari berbagai OPD, contoh Dinas Sosial mempunyai data tentang Rumah Tidak Layak Huni, Dinas PU juga mempunyai datanya yang dananya dari Kementerian PU, Dinas Sosial mempunyai anggaran dari APBD. Sehingga dalam pelaksanaannya, ada anggaran yang tidak bisa terserap karena atas kelalaian kita dalam memvalidasi data. "Untuk itu, kita harus membuat data yang bersifat tunggal sehingga pengambilan keputusan bisa didasarkan pada data yang tunggal dan dapat dipertanggungjawabkan tersebut," ungkap Wakil bupati bantul. Dalam acara ini, tambah Wabub, kami mohon kepada narasumber dari Staff Kepresidenan RI untuk bisa menyampaikan data tunggal ini bisa kita lakukan dari tingkat pusat hingga daerah yang bisa diterima oleh semua pihak. Sehingga koordinasi sinkronisasi antar lembaga pemerintah dan antar level pemerintahan bisa kita lakukan dengan baik.
Acara diakhiri dengan sesi tanya jawab. (Siti Zum)
