Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan menyelenggarakan kegiatan Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2022 oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo secara daring (dalam jaringan) melalui aplikasi pertemuan virtual diikuti oleh Kementerian/Lembaga serta seluruh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, Senin (29/11).
Bupati Bantul H. Abdul Halim Muslih hadir dalam acara tersebut didampingi Wakil Bupati Bantul Joko Purnomo, Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Drs. Helmi Jamharis, M.M., Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Bambang Guritno, S.H., dan Inspektur Daerah Kabupaten Bantul Hermawan Setiaji, S.I.P., M.H. bertempat di Ruang PKK Rumah Dinas Bupati Bantul, Trirenggo, Bantul.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D., dalam laporannya mengatakan bahwa perekonomian Indonesia pada tahun 2022 diproyeksikan akan melanjutkan pemulihan yang semakin kuat. Penanganan pandemi yang efektif dan cepat sehingga aktivitas perekonomian kembali meningkat. Keberhasilan pemerintah Indonesia mengendalikan varian delta, terpelihara kewaspadaan dan disiplin penerapan protokol kesehatan dan kehati-hatian diharapkan akan menjadi bekal kuat dalam menghadapi ancaman baru di kemudian hari.
" Pemerintah terus melakukan program reformasi struktural untuk memperbaiki iklim usaha, daya kompetisi dan produktifitas untuk mendorong transformasi ekonomi, mempercepat dan memperkuat ekonomi Indonesia. Sinergi pemerintah pusat dan daerah juga terus diperkuat dalam penanganan pandemi secara efektif dan memulihkan kembali kesejahteraan rakyat, menciptakan kesempatan kerja dan menurunkan kembali tingkat kemiskinan," kata Menkeu.
Dalam rangka terus mendorong pemulihan ekonomi, APBN 2021 dirancang untuk tetap mengantisipasi pandemi Covid-19 yang belum berakhir. APBN 2022 bersifat ekspansif namun dengan tetap memperhatikan resiko dan pentingnya menjaga sustainablitas fiskal dengan jangka menengah-panjang.
Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dialokasikan sebesar 769,6 Triliun rupiah. Dana Desa dioptimalkan sebagai instrumen untuk pemulihan ekonomi skala desa dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, mendukung perbaikan kualitas SDM dibidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur publik.
Presiden Joko Widodo dalam arahannya menyampaikan bahwa kita harus tetap waspada karena pandemi belum berakhir, dan pada tahun 2022 pandemi Covid-19 masih menjadi ancaman. Antisipasi dan mitigasi perlu disiapkan sedini mungkin agar tidak mengganggu kesinambungan program reformasi struktural serta program pemulihan ekonomi yang sedang dilaksanakan. Rancangan APBN tahun 2022 haruslah responsif, antisipatif dan juga fleksibel. Selalu berinovasi dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi dengan tetap menjaga tata kelola pemerintahan yang baik.
" Kita akan fokus pada 6 kebijakan utama. Yang pertama melanjutkan pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Yang kedua menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan. Ketiga, peningkatan SDM yang unggul. Keempat melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Yang kelima penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah. Keenam melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan Zero-Based Budgeting agar belanja lebih efisien, " terang Presiden RI.
Selanjutnya, Presiden RI secara simbolis menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2022.
