Pemerintah mendukung penuh seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang dimulai 20 bulan sebelum hari-H pelaksanaan Pemilu, yaitu 14 Juni 2022, hingga pemungutan suara 14 Februari 2024 dan pilkada serentak pada November 2024. Hal itu dikatakan oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, pada sambutan Presiden RI yang dibacakan dalam acara Peluncuran Tahapan Pemilu, Selasa (14/06/2022) yang dilakukan secara daring dan luring.
Presiden juga secara tegas memerintahkan kepada Mendagri, Menteri Keuangan, dan seluruh jajaran pemerintahan termasuk TNI, Polri dan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan penuh kepada KPU dan jajarannya.
Sementara itu, Ketua KPU Bantul, Didik Joko Nugroho dalam sambutannya saat mengikuti Peluncuran Tahapan Pemilu secara daring di Kantor KPU Bantul mengatakan bahwa KPU Kabupaten Bantul siap untuk menyelenggarakan tahapan Pemilu 2024. KPU Bantul juga berterimakasih kepada semua pihak, terutama TNI, Polri, Bawaslu, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah membantu tahapan persiapan Pemilu.
“Kami berharap dan meminta dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal sarana prasarana serta SDM yang berkaitan dengan kegiatan tahapan pemilu. Selain itu juga pengamanan Pemilu dari TNI dan Polri, sinergi pegawasan dari Bawaslu, OPD dan dinas terkait, yaitu Kesbangpol dengan skema pendidikan politik, serta permohonan dukungan BPBD untuk antisipasi kebencanaan”, kata Didik.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih menyambut baik peluncuran tahapan Pemilu 2024 ini, dan berharap agar Pemilu dapat berjalan lebih jujur, adil, bersih, sehat, dan berintegritas. Beliau juga menuturkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul siap mendukung pelaksanaan Pemilu, dengan kesiapan anggaran, personalia, kesiapan penerbitan peraturan bupati dan edaran bupati, serta dukungan sarana prasarana.
“Apresiasi kepada KPU dan Bawaslu bersama dengan Badan Kesbangpol yang telah melakukan serangkaian kegiatan edukasi masyarakat, melalui Pemilos dan pembentukan Desa Anti Politik Uang. Diharapkan nantinya akan lebih banyak lagi terbentuk desa atau kalurahan, bahkan dusun anti politik uang,” pungkas Halim.
