Pers memiliki peran strategis dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah kabupaten dan masyarakat, terutama dalam menyampaikan kebijakan publik, aspirasi warga, serta mengawal jalannya pembangunan agar tetap transparan dan akuntabel. Peran inilah yang kembali ditegaskan dalam Sarasehan Media yang digelar sebagai puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2026 di Kabupaten Bantul di Pendopo Parasamya pada Selasa (10/02/2026).
Ketua Forum Pewarta Bantul, Sukro Riyadi, dalam sambutannya menuturkan bahwa momentum peringatan Hari Pers Nasional tahun 2026 ini terasa membahagiakan sekaligus memprihatinkan. Menurutnya, kondisi media saat ini sangat berbeda dibandingkan 10–15 tahun lalu. Media cetak mulai ditinggalkan pembacanya, sementara media televisi juga perlahan ditinggalkan penontonnya yang beralih ke platform media lainnya.
Perubahan tersebut, lanjut Sukro, turut berdampak pada keberlangsungan profesi wartawan, khususnya yang bertugas di wilayah Kabupaten Bantul. Meski demikian, ia menyampaikan rasa syukur atas dukungan besar dari Pemerintah Kabupaten Bantul beserta jajarannya kepada insan pers.
“Dalam kondisi yang tidak mudah ini, kami yakin teman-teman wartawan tetap bekerja dengan integritas, berpedoman pada Undang-Undang Pers, kode etik jurnalistik, dan hati nurani,” ujarnya.
Pada momentum tersebut, Sukro juga memohon doa restu agar Forum Pewarta Bantul tetap lestari dan terus mampu berkontribusi secara positif bagi Pemerintah Kabupaten Bantul serta masyarakat luas. Ia menegaskan bahwa keberadaan forum ini diharapkan terus menjadi bagian dari upaya membangun daerah yang lebih baik melalui informasi yang bertanggung jawab.
Sementara itu, Wakil Bupati Bantul, Aris Suharyanta, yang turut hadir dalam acara tersebut menyampaikan bahwa Hari Pers Nasional bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum penting untuk meneguhkan kembali peran pers sebagai pilar demokrasi, penjaga nurani publik, serta mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan mencerdaskan masyarakat.
Ia menambahkan, tema yang diangkat dalam sarasehan kali ini, yakni Strategi Pemerintah Digital dalam Navigasi Media, sangat relevan dengan tantangan zaman di era keterbukaan informasi dan percepatan digital. Arus berita yang bergerak cepat, mulai dari media konvensional, media daring, hingga media sosial, telah membentuk ruang publik baru yang dinamis sekaligus menantang.
“Dalam konteks ini, pemerintah dituntut tidak hanya hadir, tetapi juga mampu menavigasi secara cerdas di tengah ekosistem media yang kompleks. Strategi komunikasi publik harus dibangun dengan prinsip keterbukaan, kejujuran, kecepatan, serta kolaborasi yang sehat dengan insan pers,” tegas Aris.
Lebih lanjut, Aris Suharyanta menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul memandang pers bukan sebagai objek, melainkan sebagai mitra strategis pembangunan. Kritik, masukan, dan fungsi kontrol sosial yang dijalankan media merupakan bagian penting dalam memastikan kebijakan publik tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan insan pers perlu terus diperkuat, terutama dalam melawan disinformasi, hoaks, serta membangun narasi positif yang tetap berbasis pada fakta dan etika jurnalistik,” pungkasnya. (Ami)
