Pemerintah Kabupaten Bantul menyelenggarakan Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon (Forkopimkap) Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan kegiatan pembinaan dan pengawasan dari Kejaksaan Negeri, sebagai upaya memperkuat sinergi dan tata kelola pemerintahan di tingkat kapanewon, Selasa (31/3/2026).
Kegiatan yang diikuti oleh jajaran Forkopimkap se-Kabupaten Bantul ini menghadirkan unsur kapanewon, TNI, Polri, serta perangkat daerah terkait. Rakor ini menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Bantul, Kristanti Yuni Purnawanti memberikan pembinaan dan pengawasan, khususnya terkait aspek hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kegiatan di wilayah kapanewon dan kalurahan. Materi yang disampaikan meliputi upaya pencegahan potensi pelanggaran hukum, penguatan akuntabilitas, serta peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Kami mengingatkan agar seluruh jajaran kapanewon maupun kalurahan senantiasa tertib administrasi serta berhati-hati dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan. Pencegahan menjadi langkah utama agar terhindar dari permasalahan hukum,” ujar Kristanti.
Selain itu, disampaikan pula pentingnya peran pemerintah kapanewon dalam menjaga tertib administrasi, transparansi, serta kehati-hatian dalam penggunaan anggaran agar terhindar dari permasalahan hukum. Pendampingan dan pengawasan yang optimal diharapkan dapat mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan kapanewon yang bersih dan akuntabel.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran Forkopimkap dapat semakin memahami peran dan tanggung jawabnya, serta mampu menjalankan tugas secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen untuk terus mendorong penguatan koordinasi dan pengawasan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat. (ADS)
