Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki sumber daya alam maritim yang sangat berlimpah. Sumber daya alam ini menjadi salah satu modal untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas Tahun 2045. Visi ini menggambarkan Bangsa Indonesia kedepan, yaitu bangsa yang maju dan sejahtera. Sejahtera rakyatnya, maju peradabannya, dan kuat perekonomiannya melalui pembangunan yang merata dan berkeadilan dalam bingkai NKRI yang berdaulat dan demokratis.
TNI AL sebagai perangkat negara memiliki peran yang sangat vital dalam mewujudkan agenda strategis tersebut. Kapasitas TNI AL sesuai dengan kapasitas dan amanat UU memiliki peran dalam melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.
Hal tersebut disampaikan oleh Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) saat Peresmian Pembukaan Kampung Bahari Nusantara (KBN) TNI AL Tahun 2023 secara serentak di 68 satuan komando kewilayahan, Senin (15/03/2023) di Pulau Untung Jawa.
Muhammad Ali menuturkan TNI AL menginisiasi program KBN sebagai wadah pembinaan wilayah pesisir. Agenda ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan ekonomi, kesehatan, dan edukasi dalam rangka mewujudkan ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh serta kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam mendukung sistem pertahanan semesta.
“Hal ini juga selaras dengan tema yang diangkat, yaitu Kampung Bahari Nusantara TNI AL Siap Meningkatkan Produktifitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Menuju Masyarakat Maritim yang Sejahtera,” ujar Muhammad Ali.
Menurutnya, peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pesisir melalui program KBN merupakan salah satu langkah untuk mendukung pencapaian beberapa Program Prioritas Nasional Tahun 2023. “Beberapa program prioritas tersebut antara lain memperkuat ketahanan ekonomi yang berkeadilan, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan,” tandasnya.
Wakil Presiden Indonesia, Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin yang turut meresmikan Kampung Bahari Nusantara mengatakan bahwa program KBN yang terbagi atas 5 cluster (edukasi, ekonomi, kesehatan, pariwisata dan pertahanan) sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan kemiskinan yang ada di daerah pesisir. Lebih dari itu, lanjut Wapres, program KBN juga sesuai dengan paradigma baru, yaitu pedesaan yang berkembang secara global. Tren ini muncul karena sekitar 45% penduduk di negara berkembang tinggal di pedesaan.
“Pembangunan pedesaan menjadi keniscayaan untuk mencapai target-target pembangunan berkelanjutan. Paradigma pembangunan di desa pun diubah dari subsidi menjadi investasi masa depan,” terang Wapres.
Selanjutnya, kondisi kemiskinan di desa pesisir yang membutuhkan penanganan serius menjadi semakin kompleks akibat adanya ancaman perubahan iklim yang secara umum dapat menimbulkan kerugian serius bagi perekonomian nasional. Menurut Wapres, pemeliharaan ekosistem maritim dan pesisir Indonesia menjadi kunci bagi upaya mitigasi dampak perubahan iklim.
“Meskipun negara kita dikenal sebagai pusat kekayaan biodiversitas dan terumbu karang, ekosistem laut Indonesia mngalami degradasi akibat perubahan iklim dan perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Hal ini berpotensi mmperdalam jebakan kemiskinan di kawasan pesisir,” lanjut Wapres.
“Saya harap TNI AL menjadi pandu bagi masyarakat pesisir dalam menjadikan isu perubahan iklim sebagai bagian dari program litersasi dan edukasi di KBN, apalagi isu perubahan iklim berkaitan erat dengan keberhasilan upaya pengembangan potensi pariwisata maritim yang merupakan salah satu program utama KBN yang selama ini menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat pesisir.,” tandas Wapres.
Menanggapi hal tersebut, Lurah Srigading, Prabowo Sugondo yang ditemui saat Peresmian Pembukaan Kampung Bahari Nusantara di Pantai Samas, Kabupaten Bantul menyampaikan harapannya agar kehidupan nelayan khususnya di Pantai Samas ini akan lebih berkembang lagi.
Menurut Prabowo, Pemerintah Kalurahan Srigading telah mengupayakan agar kebaharian di Pantai Samas semakin berkembang dengan berbagai cara. Salah satunya penanaman 9000 pohon mangrove pada tahun 2022 yang lalu. Selain itu juga ia mengaku sudah mengadakan pelatihan pembuatan garam dan konservasi penyu.
“Harapan kita program-program kebaharian ini dapat dikenal oleh masyarakat dan menjadi tulang punggung bagi nelayan kita,” tutur Prabowo. (Ans)
