Pemerintah Kabupaten Bantul terus mendorong penguatan kolaborasi antar perangkat daerah dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna mewujudkan layanan publik yang terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Forum Kolaborasi SPBE yang digelar pada Selasa (5/5/2026) di Mandhala Saba Madya, Kompleks Parasamya I. Forum ini menjadi ruang untuk menyamakan persepsi, memperkuat sinergi, serta mengurangi potensi duplikasi sistem dan aplikasi yang kurang terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
Menghadirkan narasumber dari Center for Digital Society Universitas Gadjah Mada, Nanang Ruswianto, forum ini membahas empat topik utama. Mulai dari transisi SPBE menuju pemerintah digital untuk menyamakan arah kebijakan, kebijakan pemerintah digital, tata kelola, hingga langkah strategis yang perlu dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah (OPD).
Wakil Bupati Bantul, Aris Suharyanta, menegaskan bahwa implementasi SPBE memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong reformasi birokrasi.
“SPBE atau pemerintahan digital merupakan upaya strategis untuk menghadirkan layanan publik yang cepat, mudah, dan terintegrasi. Namun kita tidak boleh berpuas diri, karena masih ada tantangan seperti belum terintegrasinya aplikasi, duplikasi sistem, hingga perbedaan pemahaman antar perangkat daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut jika tidak segera diatasi berpotensi menimbulkan inefisiensi anggaran serta melemahkan aspek keamanan informasi. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk membangun sistem yang terpusat, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Lebih lanjut, Bantul saat ini juga mendapat kepercayaan sebagai lokus piloting nasional dalam pengukuran kepuasan layanan digital. Hal ini menjadi peluang sekaligus tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan digital.
Memperkuat pesan Wakil Bupati, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bantul, Bobot Ariffi’ Aidin, menekankan bahwa kolaborasi merupakan kunci utama dalam pengembangan layanan digital pemerintah.
“Pembangunan layanan digital tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Tanpa kolaborasi yang kuat, aplikasi yang dikembangkan berisiko berjalan parsial, sulit terintegrasi, dan tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa saat ini pengukuran kepuasan layanan digital telah diimplementasikan pada beberapa layanan, seperti administrasi kependudukan melalui aplikasi dukcapil online serta layanan retribusi melalui e-retribusi. Ke depan, implementasi ini akan diperluas ke berbagai layanan publik lainnya.
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Bantul berharap terbangun kesepahaman yang kuat antar perangkat daerah, sehingga integrasi layanan digital dapat terwujud secara nyata dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. (Hahn)
