Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Bantul, digelar Rakor High Level Meeting dalam percepatan, perluasan digitalisasi daerah Kabupaten Bantul di Rumah Budaya Tembi, Selasa (17/10/2023). Perkembangan Teknologi yang semakin pesat membuat masyarakat juga harus mengikuti perkembangan tersebut agar tidak terpinggirkan.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, Drs. Trisna Manurung, M.Si., dalam sambutannya menyampaikan dari sisi indeks P2DD untuk semester pertama Tahun 2023 mendapat nilai 94, namun masih ada beberapa catatan, sehingga pada kesempatan ini penandatanganan pelaksanaan transaksi pemerintah daerah yang diusahakan dapat mengikuti perkembangan digital dan berharap indeks tersebut dapat meningkat.
Dalam bidang perpajakan sendiri, Kabupaten Bantul bukan hanya menggunakan Q-ris namun sudah menggunakan mobile banking, e-commerce juga telah bekerja sama dengan BPD dalam memanfaatkan teknologi digital, serta yang paling penting yaitu tentang peningkatan pelayanan pada masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah. Sebagaimana dalam SK Bupati Nomor 632 Tahun 2022 tentang pembentukan tim percepatan dan perluasan digitalisasi di daerah.
Yus Warseno, S.Pi, M.Sc., selaku staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak atas sinergi dan juga kolaborasi, harapannya dapat menjadi implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien dan transparan, serta mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital masyarakat. Sehingga kegiatan ini dapat meningkatkan capaian sektor penilaian percepatan perluasan digitalisasi daerah yang pada tahun 2022 Kabupaten Bantul meraih skor 82 di tingkat nasional.
Dalam revolusi digitalisasi keuangan ini diharapkan dapat menjaga daya saing, memudahkan layanan, dan memaksimalkan potensi ekonomi yang dimiliki. Namun tidak hanya sekedar mengikuti perkembangan, perlu diperhatikan beberapa poin, diantaranya keamanan dan privasi, inklusi keuangan digitalisasi agar masyarakat tidak terpinggirkan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, kemitraan, dan juga kolaborasi, transparansi dan akuntabilitas, serta peningkatan infrastruktur digital.
“Saya percaya dengan adanya kerjasama dan komitmen bersama dapat mencapai kesuksesan dalam mewujudkan digitalisasi di Kabupaten Bantul, sehingga kita harus menjadi pelopor perubahan bukan hanya mengikuti tren. Mari kita bersama-sama bekerja keras untuk mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju, insklusif, dan bekelanjutan melalui digitalisasi daerah,” pungkas Yus Warseno. (Pg)
