Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Wihaji, melakukan kunjungan ke Kabupaten Bantul untuk meninjau langsung kondisi warga kurang mampu yang membutuhkan perhatian khusus. Didampingi Bupati Bantul, Kepala Dinas P3AP2KB dan jajaran pemerintah lainnya, mereka datang ke rumah Sumini, warga RT 02, Rejosari, Terong, Dlingo, pada Kamis (02/01/2025). Sumini yang kini harus membesarkan kelima orang anaknya seorang diri, dengan dua diantaranya mengidap penyakit hidrosefalus dengan kondisi kepala besar.
Dalam kunjungannya, Wihaji beserta rombongan memberikan perhatian khusus kepada keluarga Sumini dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perhatian yang layak dari pemerintah.
Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, memastikan bahwa keluarga Sumini telah menerima berbagai bentuk jaminan sosial yang telah disiapkan pemerintah. "Kita pastikan bahwa jaminan-jaminan sosial sudah diterima, seperti BPJS, PKH, BLT. Yang penting, Ibu Sumini sekeluarga kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Ke depan, kita akan terus meningkatkan perhatian terhadap kebutuhan mereka, bukan hanya kebutuhan dasar," ujar Bupati.
Bupati juga menambahkan, tujuan dari kunjungan ini adalah untuk merencanakan langkah-langkah lebih lanjut agar bantuan yang diberikan dapat lebih optimal. Salah satu hal yang menjadi perhatian utama adalah kurangnya tenaga fisioterapi di Puskesmas Dlingo II.
"Puskesmas Dlingo II belum memiliki tenaga fisioterapi, dan ini menjadi kekurangan yang perlu segera diperbaiki. Dinas Kesehatan akan segera melakukan rekrutmen tenaga fisioterapi untuk ditempatkan di Puskesmas tersebut, karena ini bagian dari layanan dasar yang harus dimiliki oleh Puskesmas," lanjut Bupati.
Selain itu, Bupati juga menegaskan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di fasilitas kesehatan, mengingat Bantul memiliki 27 Puskesmas yang membutuhkan tenaga medis yang memadai. Dengan adanya perhatian dan langkah konkret dari pemerintah daerah, diharapkan kesejahteraan warga kurang mampu di Bantul, khususnya keluarga Sumini, dapat terus meningkat.
Senada dengan hal tersebut, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji menuturkan dalam mengatasi persoalan tersebut dibutuhkan kerja sama berbagai pihak atau kolaborasi pentahelix termasuk pemerintah pusat melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan.
"Ini tidak bisa dikerjakan sendirian, maka perlu kerja sama pentahelix semua pihak termasuk pemerintah pusat dengan kabupaten melalui Dinas Kesehatan, yang prinsipnya adalah ada warga negara kita yang berkebutuhan khusus, sehingga yang hari ini kita lakukan adalah satu, kita hadir," katanya.
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bersama pemerintah daerah juga berkomitmen untuk selalu hadir di tengah masyarakat dalam rangka pembangunan keluarga, dan memberikan solusi terhadap persoalan yang dialami keluarga terutama agar keluarga sejahtera dan gizinya terpenuhi.
"Prinsipnya itu, dan nanti ditindaklanjuti sesuai dengan kemungkinan yang akan kita bisa kerjakan, tentu jangka pendek memastikan mendapatkan beberapa sumber yang dibutuhkan, termasuk makanan keseharian dan mungkin asupan gizi dan lain sebagainya," pungkasnya. (Fza)
