Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bantul menggelar Forum Corporate Social Responsibility (CSR) pada Kamis (25/9/2025) di Hotel Grand Rohan, Banguntapan. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 60 peserta dari kalangan pemerintah, dunia usaha, dan lembaga masyarakat, dengan tujuan memperkuat koordinasi program CSR agar selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Kepala Bappeda Bantul, Ari Budi Nugroho, dalam laporannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan CSR di Kabupaten Bantul selama lima tahun terakhir menunjukkan tren positif, meskipun jumlah perusahaan pelapor bersifat fluktuatif.
"Capaian program CSR selama 5 tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 kontribusi CSR di Kabupaten Bantul terus mengalami peningkatan meskipun jumlah perusahaan yang melaporkan CSR-nya fluktuatif. Pada tahun 2020 tercatat ada 53 perusahaan dengan jumlah CSR lebih kurang Rp 9.885.000.000 sekian, tahun 2021 jumlah perusahaan 58 dengan jumlah CSR sebesar Rp 11.702.000.000 sekian, tahun 2022 sebanyak 45 perusahaan dengan jumlah CSR Rp 13.144.000.000 sekian, tahun 2023 sebanyak 50 perusahaan dengan jumlah CSR Rp 15.100.000.000 sekian dan di tahun 2024 sebanyak 49 perusahaan dengan jumlah CSR Rp 18.573.000.000," bebernya.
Sebagai upaya peningkatan tata kelola CSR, Bappeda Bantul juga meluncurkan Sistem Informasi Terpadu CSR (SIP-CSR) pada tahun 2024.
"Dari aplikasi tersebut dapat kami informasikan bahwa ada 21 perusahaan yang telah memiliki akun pada aplikasi. Kemudian ada 9 perusahaan yang sudah melaporkan melalui aplikasi dan ada 9 usulan atau proposal yang masuk dalam aplikasi," imbuhnya.
Ari menambahkan bahwa regulasi CSR yang berlaku saat ini, yakni Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020, sedang dalam tahap finalisasi untuk penyesuaian, guna menyelaraskan dengan kebijakan Pemda DIY serta mendukung percepatan 13 program prioritas daerah.
Ia juga menyebut bahwa forum CSR 2025 ini memiliki beberapa tujuan, antara lain untuk menyinkronkan program CSR dengan program prioritas Pemkab Bantul untuk tahun 2026, meningkatkan kepedulian dan peran serta dunia usaha dalam pembangunan dan memberikan apresiasi kepada perusahaan yang telah berkontribusi bagi masyarakat Bantul.
Sementara itu, Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam menyukseskan agenda pembangunan daerah.
"CSR di Bantul ini terus meningkat dan melahirkan dampak yang demikian positif. Sinergi kolaborasi ini masih terus kita perlukan karena pemerintah memiliki keterbatasan-keterbatasan sehingga semua masyarakat, kelompok-kelompok swasta ini diharapkan memberikan peran untuk mendorong kemajuan dan kebaikan bagi kita semuanya terutama bagi warga Kabupaten Bantul," tutur Bupati.
Beliau juga menyinggung tantangan nyata yang masih dihadapi daerah, seperti kemiskinan ekstrem yang masih dialami sekitar 8.000 jiwa, dengan target penurunan menjadi nol pada tahun 2026. Dalam konteks ini, CSR diharapkan bisa menjadi instrumen strategis untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan pembangunan secara lebih fokus dan tepat sasaran.
"Perusahaan itu mengeluarkan CSR sesuai dengan versinya, itu boleh. Tetapi alangkah lebih efektif kalau ini kita koordinasikan. Supaya lebih fokus untuk menyelesaikan masalah-masalah yang harus kita selesaikan. Kita punya prioritas-prioritas pembangunan yang disusun berdasarkan kajian ilmiah, maka bagaimana CSR perusahaan ini setidaknya dikomunikasikan dengan pemerintah daerah agar CSR ini memiliki daya guna yang kuat untuk mendekatkan kepada tujuan-tujuan pembangunan kita, prioritas kita," terang Bupati. (Fza)
